Kebijakan Pertanian di Indonesia

Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung Kasus Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

      
 Salah satu program pembangunan Departemen Pertanian adalah program Subsidi Benih Jagung yang dilaksanakan pada tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2008. Tujuan dari program subsidi benih jagung adalah untuk meningkatkan luas pertanaman jagung hibrida, produktifitas dan produksi jagung, kesempatan kerja dan pendapatan petani, mendorong berkembangnya industri benih jagung nasional dan industri pakan serta pangan berbahan baku jagung, serta mendukung upaya pencapaian swasembada jagung. Sampai sejauh mana keberhasilan program kebijakan subsidi benih jagung ini perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan di Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi jagung, dan Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu sentra produksi jagung di Sulawesi Selatan. Dampak subsidi benih terhadap produksi, produktivitas dan pendapatan petani sangat bervariasi yang masing-masing ditentukan oleh penerimaan subsidi benih yang tepat. Pengamatan di lapang memperlihatkan bahwa permasalahan teknis yang muncul merupakan konsekuensi dari sistem subsidi bersifat top down. Sistem top down relatif tidak mempertimbangkan kondisi penerima subsidi (petani) secara intensif. Dengan demikian, permasalahan ini tidak bisa dihindarkan kecuali merubah pola top down menjadi pola moderat. Penyaluran subsidi benih yang ideal adalah bagaimana benih sampai ditangan petani tepat pada saat yang dibutuhkan dan penyaluran subsidi dapat dilakukan spesifik petani. 
       Berbagai upaya telah dilakukan Badan Litbang Pertanian untuk mempercepat penyampaian hasil-hasil penelitian dan pengkajian kepada pengguna akhir di berbagai tingkatan. Keberadaan BPTP, pada galibnya dimaksudkan sebagai salah satu upaya memperpendek rantai penyampaian informasi inovasi pertanian pada para pengguna di daerah, dengan melakukan kajian-kajian spesifik lokasi terhadap berbagai inovasi pertanian termasuk PTT Padi. Namun harus diakui arus informasi tentang inovasi pertanian, apalagi umpan balik dari pengguna akhir masih belum seperti yang diharapkan. Banyak hal yang menyebabkan masalah ini, dan itu terkait dengan persoalan kelembagaan, sistem insentif dan kesiapan SDM pada berbagai level. Makin besarnya tuntutan terhadap akuntabilitas lembaga penelitian dan pengkajian, pada sisi lain perkembangan media diseminasi juga demikian pesatnya mengharuskan dilakukannya beberapa perubahan radikal dalam kelembagaan dan sistem insentif pada kegiatan diseminasi di berbagai level. Hal ini menuntut ketersedian SDM yang profesional dengan penjenjangan pelatihan yang terstruktur dengan baik.


 http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php/publikasi/analisis-kebijakan-pertanian/361-joomla-promo25/2355-evaluasi-kebijakan-subsidi-benih-jagung-kasus-kabupaten-jeneponto-sulawesi-selatan